KOMPAS/A HANDOKO

Kawasan hutan adat Seruat Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (25/4/2012) yang telah dirambah untuk perkebunan sawit. Hutan itu adalah sumber air tawar bagi warga. Masyarakat khawatir, pada kemarau mendatang, mereka akan kesulitan mendapatkan air tawar setelah hutan itu gundul.      

JAKARTA, KOMPAS.com -  Sejumlah Lebaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Rabu (23/5/2012) siang, mendatangi kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Jalan Veteran III Jakarta.

Mereka hendak memberikan kado kue ulang tahun atas Setahun Moratorim Kehutanan Indonesia. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelammatan Hutan Indonesia dan Iklim Global terdiri atas Walhi, HuMa, Forest Watch Indonesia, dan Greenpeace. Mereka diterima Heru Prasetyo, salah satu Deputi I UKP4.

Pada kesempatan itu mereka menyerahkan dokumen langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan Pemerintah dalam melaksanakan moratorium. "Kami memberikan dokumen moratorium berdasarkan capaian, bukan berdasarkan waktu seperti yang ada dalam Instruksi Presiden No.10/2011(tentang Penundan Izin Baru Di Kawasan Hutan Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan),"ucap Deddy Ratih dari Walhi.

Dalam Inpres itu moratorium ditetapkan selama 2 tahun. Waktu yang sangat singkat ini dinilai tak cukup melaksanakan perbaikan Tata kelola hutan. 

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN
Perambahan liar terus meluas di kawasan hutan restorasi Harapan, Jambi. Lebih dari 13.000 hektar hutan kini ditanami sawit. Perambahan diwarnai praktik obral lahan senilai Rp 1 juta per hektar. Permukiman perambah di Dusun Tanjung Mandiri, Desa Tanjung Lebar, Bahar Selatan, Muaro Jambi, Jumat (4/3). 
Sumber : Kompas.com